Entri yang Diunggulkan

Hadiri Acara Takhta Suci Paus Fransiskus, Anies: Vatikan Bukan Sahabat Baru

-
Gambar
Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Begini momen kehadirannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Peringatan itu berlangsung di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam. Anies lalu bicara soal Vatikan, pusat peradaban umat Katolik dunia. "Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang cukup awal dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947, dan hubungan diplomatik resmi dijalin sejak 25 Mei 1950," kata Anies. "Vatikan bukan sahabat baru bagi Jakarta, kita telah menjalin hubungan baik sejak lama dengan pusat peradaban agama Katolik dunia ini," kata Anies. Di sana, Anies bertemu dengan Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Detik
Posting Komentar

Akhirnya Remaja Pengancam Presiden Jokowi Dijerat UU ITE, Terancam 6 Tahun Penjara

-
RJ (16) tetap diproses hukum atas video viral pengancaman terhadap Presiden Jokowi. Polisi menjerat pelajar SMK itu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Yang bersangkutan kita kenakan pasal 247 ayat 4 juncto 45 UU 19 Tahun 2006 tentang ITE, ancamannya 6 tahun," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Argo mengatakan, penyidik mengedepankan undang-undang sistem peradilan anak dalam penanganan kasus RJ ini. Sesuai UU SSPA ini, maka polisi pun tidak menahan RJ.


"Jadi perlu saya sampaikan, kasus tetap diproses dan anak di tempatkan di tempat anak yang berhadapan dengan hukum," ujar Argo.

RJ ditempatkan di rumah anak berhadapan dengan hukum di Cipayung, Jakarta Timur. RJ dibawa ke Cipayung sejak Kamis (24/5) malam.

"Tadi malam anak tersebut kita titipkan, kita tempatkan di tempat anak yang berhadapan dengan hukum, itu ada di daerah Cipayung, Jaktim, di Panti Sosial Marsudiputra, Bambu Apus," terangnya.

Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dalam penanganan kasus, polisi menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah pemerhati anak. (mei/dkp)d

Komentar

  1. Unknown25 Mei 2018 pukul 00.12

    Hallo Semuanya ^^

    Binggung Mau Cari Situs Judi Online Terpercaya?

    Kami Ingin Memperkenalkan Situs Judi Online Terpercaya Yaitu © GarudaQQ
    Salah Satu Situs Judi Mudah Menangnya, Proses TERCEPAT, TERMUDAH & TERPERCAYA Pastinya :)

    Yuk Daftarkan Diri Anda Sekarang Juga Menjadi Jutawan Di GarudaQQ.org

    No BOT or ADMIN..
    - minimal deposit or Withdraw : Rp20.000,-
    * Bonus TurnOver 0.3% setiap minggunya
    * Bonus Referal 15% Seumur Hidup (Bebas Syarat)
    Mari Rasakan Ke SUKSESAN Anda Bersama Kami , Klik Disini ,,
    LiveChat Online ©24Jam

    GarudaQQ
    Agen DominoQQ
    SitusQQ Online Terbaik
    Agen DominoQQ Online
    Situs Judi Online Terpercaya
    Situs Judi Online Terlengkap
    Situs Judi Online Tercepat
    Judi Online Uang Asli Indonesia
    JudiQQ Uang Asli Indonesia
    Bandar Poker Terbaik Se'asia
    Poker Online Terbaik & Terlengkap di Indonesia

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Padahal Butuh Payung Hukum, Mahkamah Konstitusi Tolak Legalkan Ojek Online, Ternyata Ini Alasannya

-
Gambar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu lantaran tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online. Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal itu, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. Apa kata MK? "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018). Vonis itu diketok siang ini dengan suara bulat. Majelis yang memutus adalah Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra. "Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan ya...
Baca selengkapnya

Segini Peluang Menang Jika Gatot jadi Cawapres Prabowo

-
Gambar
Peluang lahirnya poros ketiga di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih sangat kecil. Apalagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolah judicial review Presidential Threshold (PT) 20 persen syarat Capres. Ditambah saat ini belum ada figur yang sebanding dengan Jokowi maupun Prabowo. "Hampir bisa dipastikan tidak ada figur lain yang selevel dengan Prabowo ataupun Joko Widodo. Ditambah tabiat parpol yang cenderung bermain aman dengan memilih mendukung figur yang sudah pasti menang," ujar Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (24/6). Zaenal justru memprediksi pertarungan sengit justru terjadi di level posisi calon wakil presiden (Capres), dimana hingga kini sejumlah nama terus dibahas para elite kedua kubu. Menurut Zaenal, salah satu nama yang disinyalir memiliki peluang adalah mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namanya kerap di posisi tiga besar untuk Capres, atau merujuk se...
Baca selengkapnya

Yunarto: Quick Count Kalah, Lembaga Survei Disalahin, Real Count Kalah, KPU Disalahin

-
Gambar
Yunarto Wijaya angkat bicara soal adanya pihak yang menyalahkan hasil quick count oleh lembaga survei. Direktur Charta Politika tersebut juga menyinggung tentang hasil quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta silam. Menurutnya, pihak yang kalah dalam Pilkada DKI Jakarta tidak melakukan protes. Berbeda halnya dengan beberapa pihak yang saat ini melakukan protes lantaran kalah dalam quick count Pilkada Serentak 2018. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunarto melalui kicauan Twitternya, Jumat (29/6/2018). "Pilkada DKI yang kalah perasaan gak ada yg protes sama quick count tuh. Kenapa tiap yg itu kalah ya keributan selalu muncul? Jelas2 yg ketahuan ngibul pas quick count 2014 siapa?," kicau Yunarto. "Quick Count kalah lembaga survei disalahin, Real Count kalah KPU disalahin, Dis Count kurang pedagang disalahin," imbuh Yunarto dalam kicauannya. Hasil quick count Charta Politika Dari press release, Charta Politika diketahui telah...
Baca selengkapnya