Entri yang Diunggulkan

Hadiri Acara Takhta Suci Paus Fransiskus, Anies: Vatikan Bukan Sahabat Baru

-
Gambar
Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Begini momen kehadirannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Peringatan itu berlangsung di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam. Anies lalu bicara soal Vatikan, pusat peradaban umat Katolik dunia. "Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang cukup awal dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947, dan hubungan diplomatik resmi dijalin sejak 25 Mei 1950," kata Anies. "Vatikan bukan sahabat baru bagi Jakarta, kita telah menjalin hubungan baik sejak lama dengan pusat peradaban agama Katolik dunia ini," kata Anies. Di sana, Anies bertemu dengan Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Detik
Posting Komentar

Bantah Anggaran Rp8 miliar dan Rp2,2 miliar, Sandiaga Tegaskan Pohon Imitasi tak terkait Dinas Kehutanan

-
Pemasangan pohon palsu di sejumlah titik di trotoar Jl MH Thamrin menuai polemik. Selain soal estetika, disebut-sebut proyek tersebut menelan dana fantastis sampai miliaran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menegaskan pengadaan pohon itu tak sampai miliaran.

"Dampak terhadap anggaran, kita sudah periksa bahwa anggaran itu adalah yang disebut-sebut baik itu Rp 8 milliar itu salah. (Begitu pula) Rp 2,2 miliar untuk anggaran Asian Games juga salah," tegas Sandiaga usai upacara Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6).


Dia menjelaskan, pohon lampu itu aset Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat yang sudah lama. Sehingga, tak ada sedikit pun anggaran baru yang dikeluarkan.

"Lampu-lampu tersebut, pohon-pohon plastik tersebut adalah murni stok lama yang dimiliki oleh Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat. Jadi tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pemasangan pohon imitasi tersebut," ucapnya.

"Anggaran yang Rp 2,2 milliar akan dilelang untuk beautification Asian Games. Dan yang untuk Dinas Kehutanan sama sekali tidak ada hubungannya. Dan itu untuk pengadaan pohon di wilayah lain," papar dia.

Sebenarnya, kata Sandi, pohon palsu tersebut hanya digunakan saat hari-hari besar yang tujuannya untuk memeriahkan acara besar tersebut.

"Itu sudah stok lama yang selalu di setiap hari-hari besar atau hari kebangsaan maupun agama dipakai untuk penerangan dan memeriahkan hari-hari besar tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, sebagai tuan rumah, DKI Jakarta terus berbenah dan melakukan penataan di sejumlah titik menyambut perhelatan olahraga se-Asia, Asian Games. Sesuai jadwal, Asian Games akan dimulai Agustus 2018 mendatang.

Salah satu program penataan yang sedang dilakukan yakni merevitalisasi trotoar di ruas jalan protokol seperti Jalan MH Thamrin sampai Jalan Sudirman. Selain dibuat nyaman untuk pejalan kaki, trotoar juga didesain ramah disabilitas.

Namun di tengah program revitalisasi trotoar yang berjalan, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan kritik dari masyarakat pengguna jalan kaki. Sebabnya, di beberapa titik trotoar sepanjang Jalan Thamrin dan Sudirman, dipasang pohon palsu. mer

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Padahal Butuh Payung Hukum, Mahkamah Konstitusi Tolak Legalkan Ojek Online, Ternyata Ini Alasannya

-
Gambar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu lantaran tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online. Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal itu, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. Apa kata MK? "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018). Vonis itu diketok siang ini dengan suara bulat. Majelis yang memutus adalah Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra. "Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan ya...
Baca selengkapnya

Segini Peluang Menang Jika Gatot jadi Cawapres Prabowo

-
Gambar
Peluang lahirnya poros ketiga di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih sangat kecil. Apalagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolah judicial review Presidential Threshold (PT) 20 persen syarat Capres. Ditambah saat ini belum ada figur yang sebanding dengan Jokowi maupun Prabowo. "Hampir bisa dipastikan tidak ada figur lain yang selevel dengan Prabowo ataupun Joko Widodo. Ditambah tabiat parpol yang cenderung bermain aman dengan memilih mendukung figur yang sudah pasti menang," ujar Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (24/6). Zaenal justru memprediksi pertarungan sengit justru terjadi di level posisi calon wakil presiden (Capres), dimana hingga kini sejumlah nama terus dibahas para elite kedua kubu. Menurut Zaenal, salah satu nama yang disinyalir memiliki peluang adalah mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namanya kerap di posisi tiga besar untuk Capres, atau merujuk se...
Baca selengkapnya

Yunarto: Quick Count Kalah, Lembaga Survei Disalahin, Real Count Kalah, KPU Disalahin

-
Gambar
Yunarto Wijaya angkat bicara soal adanya pihak yang menyalahkan hasil quick count oleh lembaga survei. Direktur Charta Politika tersebut juga menyinggung tentang hasil quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta silam. Menurutnya, pihak yang kalah dalam Pilkada DKI Jakarta tidak melakukan protes. Berbeda halnya dengan beberapa pihak yang saat ini melakukan protes lantaran kalah dalam quick count Pilkada Serentak 2018. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunarto melalui kicauan Twitternya, Jumat (29/6/2018). "Pilkada DKI yang kalah perasaan gak ada yg protes sama quick count tuh. Kenapa tiap yg itu kalah ya keributan selalu muncul? Jelas2 yg ketahuan ngibul pas quick count 2014 siapa?," kicau Yunarto. "Quick Count kalah lembaga survei disalahin, Real Count kalah KPU disalahin, Dis Count kurang pedagang disalahin," imbuh Yunarto dalam kicauannya. Hasil quick count Charta Politika Dari press release, Charta Politika diketahui telah...
Baca selengkapnya