Entri yang Diunggulkan

Hadiri Acara Takhta Suci Paus Fransiskus, Anies: Vatikan Bukan Sahabat Baru

-
Gambar
Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Begini momen kehadirannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Peringatan itu berlangsung di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam. Anies lalu bicara soal Vatikan, pusat peradaban umat Katolik dunia. "Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang cukup awal dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947, dan hubungan diplomatik resmi dijalin sejak 25 Mei 1950," kata Anies. "Vatikan bukan sahabat baru bagi Jakarta, kita telah menjalin hubungan baik sejak lama dengan pusat peradaban agama Katolik dunia ini," kata Anies. Di sana, Anies bertemu dengan Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Detik
Posting Komentar

Pemprov DKI mau Gelar Shalat Tarawih di Monas, Mohammadiyah: Lebih baik di Masjid saja

-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana menggelar salat tarawih bersama warga di Monas. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti berharap lokasi tarawih tersebut dipindah ke masjid.

"Menurut saya memang sebaiknya salat tarawih di masjid," kata Abdul Mu'ti lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (19/5/2018) malam.

Pemprov DKI sendiri berencana menggelar salat tarawih bersama warga ini pada Sabtu (26/5) pekan depan. Abdul Mu'ti berpendapat Monas lebih baik digunakan untuk kegiatan sosial.


"Salat tarawih di Monas bisa menimbulkan kesan politis. Dalam konteks luas dan jangka panjang, bisa menjadi preseden untuk kegiatan serupa oleh pemeluk agama lainnya," ujarnya.

"Sebaiknya Monas dipergunakan untuk kegiatan sosial bukan untuk kegiatan keagamaan, termasuk tarawih," sambung Abdul Mu'ti.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan rencana pelaksanaan ini terus difinalisasi. Pada acara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga direncanakan hadir.

Sandiaga mengatakan tidak menargetkan peserta dalam acara tersebut. Dirinya mengadakan tarawih pertama kalinya dengan harapan dapat mempersatukan warga.

"Karena ini adalah simbol Jakarta dan Monas ini menjadi tempat pemersatu umat dan menjadi simbol Jakarta yang mudah-mudahan bisa meningkatkan ketaqwaan kita selama bulan Ramadan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018).

Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis mempertanyakan maksud pelaksanaan tarawih tersebut. Menurutnya, sebaiknya tempat salat adalah di masjid. Dan Masjid Istiqlal yang lokasinya tak jauh dari Monas, disebut Cholil tempat yang mewakili simbol kemerdekaan, persatuan, dan ketakwaan.

"Saya kok ragu ya kalau alasannya tarawih di Monas untuk persatuan. Logikanya apa ya? Bukankah Masjid Istiqlal yang megah itu simbol kemerdekaan, kesatuan, dan ketakwaan. Sebab, sebaik-baiknya salat itu di masjid karena memang tempat sujud. Bahkan Nabi SAW selama Ramadan itu iktikaf di masjid, bukan di lapangan," tutur Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis dalam keterangannya, Sabtu (19/5/2018).
(jbr/nif)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Padahal Butuh Payung Hukum, Mahkamah Konstitusi Tolak Legalkan Ojek Online, Ternyata Ini Alasannya

-
Gambar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu lantaran tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online. Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal itu, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. Apa kata MK? "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018). Vonis itu diketok siang ini dengan suara bulat. Majelis yang memutus adalah Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra. "Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan ya...
Baca selengkapnya

Segini Peluang Menang Jika Gatot jadi Cawapres Prabowo

-
Gambar
Peluang lahirnya poros ketiga di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih sangat kecil. Apalagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolah judicial review Presidential Threshold (PT) 20 persen syarat Capres. Ditambah saat ini belum ada figur yang sebanding dengan Jokowi maupun Prabowo. "Hampir bisa dipastikan tidak ada figur lain yang selevel dengan Prabowo ataupun Joko Widodo. Ditambah tabiat parpol yang cenderung bermain aman dengan memilih mendukung figur yang sudah pasti menang," ujar Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (24/6). Zaenal justru memprediksi pertarungan sengit justru terjadi di level posisi calon wakil presiden (Capres), dimana hingga kini sejumlah nama terus dibahas para elite kedua kubu. Menurut Zaenal, salah satu nama yang disinyalir memiliki peluang adalah mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namanya kerap di posisi tiga besar untuk Capres, atau merujuk se...
Baca selengkapnya

Yunarto: Quick Count Kalah, Lembaga Survei Disalahin, Real Count Kalah, KPU Disalahin

-
Gambar
Yunarto Wijaya angkat bicara soal adanya pihak yang menyalahkan hasil quick count oleh lembaga survei. Direktur Charta Politika tersebut juga menyinggung tentang hasil quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta silam. Menurutnya, pihak yang kalah dalam Pilkada DKI Jakarta tidak melakukan protes. Berbeda halnya dengan beberapa pihak yang saat ini melakukan protes lantaran kalah dalam quick count Pilkada Serentak 2018. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunarto melalui kicauan Twitternya, Jumat (29/6/2018). "Pilkada DKI yang kalah perasaan gak ada yg protes sama quick count tuh. Kenapa tiap yg itu kalah ya keributan selalu muncul? Jelas2 yg ketahuan ngibul pas quick count 2014 siapa?," kicau Yunarto. "Quick Count kalah lembaga survei disalahin, Real Count kalah KPU disalahin, Dis Count kurang pedagang disalahin," imbuh Yunarto dalam kicauannya. Hasil quick count Charta Politika Dari press release, Charta Politika diketahui telah...
Baca selengkapnya