Entri yang Diunggulkan

Hadiri Acara Takhta Suci Paus Fransiskus, Anies: Vatikan Bukan Sahabat Baru

-
Gambar
Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Begini momen kehadirannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Peringatan itu berlangsung di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam. Anies lalu bicara soal Vatikan, pusat peradaban umat Katolik dunia. "Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang cukup awal dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947, dan hubungan diplomatik resmi dijalin sejak 25 Mei 1950," kata Anies. "Vatikan bukan sahabat baru bagi Jakarta, kita telah menjalin hubungan baik sejak lama dengan pusat peradaban agama Katolik dunia ini," kata Anies. Di sana, Anies bertemu dengan Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Detik
Posting Komentar

Benarkan Edaran Zakat Minimal Rp1 Juta, Lurah CIlandak: 'Supaya kita bisa memberdayakan masyarakat'

-
Lurah Cilandak Barat Jakarta Selatan Agus Gunawan mengatakan target pengumpulan zakat minimal Rp 1 juta untuk seluruh Ketua RT di wilayahnya hanya sebatas motivasi. Agus memastikan tidak akan ada sanksi jika target tersebut tak tercapai.

"Ya, jadi edaran itu kan supaya kita bisa memberdayakan masyarakat, kan ke RT, memotivasi RT untuk mengajak masyarakat berinfak dan bersedekah. Itu kita kasih target buat motivasi doang. Kalau nggak sampai target, ya, mau bilang apa, dapatnya segitu. Cuma motivasi, nggak ada niat-niat lain," kata Agus saat dihubungi, Sabtu (2/6/2018).


Agus menjelaskan masing-masing Ketua RT se-Cilandak Barat diberikan map dari Bazis DKI untuk mendata dan mengumpulkan zakat yang dibayarkan oleh warga. Dia mengakui ada denda untuk para Ketua RT jika tidak bisa mengembalikan map tersebut.

Menurutnya, denda yang dibebankan kepada Ketua RT memang ketentuan dari Bazis DKI untuk mengantisipasi kejadian map hilang. Kata dia, tahun lalu ada Ketua RT yang tidak bisa mengembalikan map tersebut.

"Jadi begini, di luar kita memotivasi, kan dari Bazis juga ada ketentuan memang kalau map-nya ilang itu harus ada gantinya. Tahun lalu sampai Rp 750 ribu, ada yang hilang tuh. Mungkin ada RT yang nakal, kita kan nggak tahu. Seharusnya masuk Rp 2 juta, dibikin hilang," papar Agus.

Agus menargetkan map Bazis DKI harus diserahkan ke pihak Kelurahan Cilandak Barat paling lambat tanggal 25 Juli 2018. Saat ini para Ketua RT se-Cilandak Barat masih berupaya mengumpulkan zakat warga.

"Belum, belum (ada Ketua RT yang serahkan map). Karena surat ini baru kemarin. Map ini dari Bazis-nya juga telat," ujar Agus.

Surat yang diteken Agus tentang Dana Bazis Map Gerakan Ramadan 2018 telah beredar ke publik. Dalam surat tersebut Agus meminta para Ketua RT se-Cilandak Barat mengumpulkan zakat minimal Rp 1 juta.

Dalam surat tersebut tertulis mengenai dasar hukum pengumpulan zakat 2018 yakni Seruan Gubernur DKI Nomor 7 Tahun 2018. Di dalamnya juga ada perintah untuk para Ketua RT supaya mengembalikan map dana Bazis Ramadan itu, kalau tidak para Ketua RT harus membayar Rp 1 juta. det

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Padahal Butuh Payung Hukum, Mahkamah Konstitusi Tolak Legalkan Ojek Online, Ternyata Ini Alasannya

-
Gambar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu lantaran tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online. Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal itu, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. Apa kata MK? "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018). Vonis itu diketok siang ini dengan suara bulat. Majelis yang memutus adalah Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra. "Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan ya...
Baca selengkapnya

Segini Peluang Menang Jika Gatot jadi Cawapres Prabowo

-
Gambar
Peluang lahirnya poros ketiga di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih sangat kecil. Apalagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolah judicial review Presidential Threshold (PT) 20 persen syarat Capres. Ditambah saat ini belum ada figur yang sebanding dengan Jokowi maupun Prabowo. "Hampir bisa dipastikan tidak ada figur lain yang selevel dengan Prabowo ataupun Joko Widodo. Ditambah tabiat parpol yang cenderung bermain aman dengan memilih mendukung figur yang sudah pasti menang," ujar Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (24/6). Zaenal justru memprediksi pertarungan sengit justru terjadi di level posisi calon wakil presiden (Capres), dimana hingga kini sejumlah nama terus dibahas para elite kedua kubu. Menurut Zaenal, salah satu nama yang disinyalir memiliki peluang adalah mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namanya kerap di posisi tiga besar untuk Capres, atau merujuk se...
Baca selengkapnya

Yunarto: Quick Count Kalah, Lembaga Survei Disalahin, Real Count Kalah, KPU Disalahin

-
Gambar
Yunarto Wijaya angkat bicara soal adanya pihak yang menyalahkan hasil quick count oleh lembaga survei. Direktur Charta Politika tersebut juga menyinggung tentang hasil quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta silam. Menurutnya, pihak yang kalah dalam Pilkada DKI Jakarta tidak melakukan protes. Berbeda halnya dengan beberapa pihak yang saat ini melakukan protes lantaran kalah dalam quick count Pilkada Serentak 2018. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunarto melalui kicauan Twitternya, Jumat (29/6/2018). "Pilkada DKI yang kalah perasaan gak ada yg protes sama quick count tuh. Kenapa tiap yg itu kalah ya keributan selalu muncul? Jelas2 yg ketahuan ngibul pas quick count 2014 siapa?," kicau Yunarto. "Quick Count kalah lembaga survei disalahin, Real Count kalah KPU disalahin, Dis Count kurang pedagang disalahin," imbuh Yunarto dalam kicauannya. Hasil quick count Charta Politika Dari press release, Charta Politika diketahui telah...
Baca selengkapnya