Entri yang Diunggulkan

Hadiri Acara Takhta Suci Paus Fransiskus, Anies: Vatikan Bukan Sahabat Baru

-
Gambar
Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Begini momen kehadirannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Peringatan itu berlangsung di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam. Anies lalu bicara soal Vatikan, pusat peradaban umat Katolik dunia. "Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang cukup awal dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947, dan hubungan diplomatik resmi dijalin sejak 25 Mei 1950," kata Anies. "Vatikan bukan sahabat baru bagi Jakarta, kita telah menjalin hubungan baik sejak lama dengan pusat peradaban agama Katolik dunia ini," kata Anies. Di sana, Anies bertemu dengan Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Detik
Posting Komentar

Fahri Serang Jokowi, Hendrawan Ungkit Malpraktik Masa Lalu

-
PDIP menyinggung malpraktik di masa lalu terkait pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah soal modal nyapres Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut PDIP, pernyataan Fahri itu juga bisa dinilai dari 2 sisi.

"Pernyataan yang didasarkan pada asumsi, spekulasi dan imajinasi teoretis seperti itu sulit ditanggapi. Sebagai pernyataan deduktif, itu pernyataan yang logis. Ada unsur petahana, ada unsur nilai pembangunan infrastruktur yang besar, dan sebagainya. FH (Fahri Hamzah) membuat konklusi atas dasar malpraktik masa lalu, untuk memprediksi masa depan," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada detikcom, Senin (25/6/2018).

Namun, Hendrawan tak menjelaskan secara rinci apa maksud malpraktik masa lalu yang ia katakan. Dia kemudian menilai ucapan Fahri itu dramatisasi berlebihan dan mengatakan harusnya Fahri percaya dengan transprasi serta kontrol publik dalam demokrasi.


"Tapi, itu dramatisasi berlebihan. FH harus percaya bahwa demokrasi sedang bersemi. Demokrasi adalah sistem yang berjalan bersama dengan transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan kontrol publik," ucapnya.

Hendrawan kemudian mempertanyakan maksud dari ucapan Fahri itu. Dia menilai Fahri mungkin sudah putus asa hingga menganggap semua lembaga negara merupakan kemah para pencuri.

"Atau FH sudah sedemikian putus asa, dan menganggap masyarakat sudah lama terlelap, dan semua lembaga negara merupakan kemah para pencuri (den of thieves)?" ujar Hendrawan.

Sebelumnya, Fahri menyebut dalam Pilpres 2019 mendatang calon presiden yang memiliki dana paling besar adalah Jokowi sebagai petahana. Pembangunan yang masif dibangun oleh Jokowi dinilai akan membuat para pemodal dengan sukarela menyumbang.

"Nanti di Pilpres ini yang paling banyak duitnya memang Pak Jokowi. Karena dia incumbent, on going project nya banyak, bayangkan ini proyek bikin jalan tol di mana-mana. Ini kan pelabuhan airport segala macem. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
(haf/haf)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Padahal Butuh Payung Hukum, Mahkamah Konstitusi Tolak Legalkan Ojek Online, Ternyata Ini Alasannya

-
Gambar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu lantaran tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online. Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal itu, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. Apa kata MK? "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018). Vonis itu diketok siang ini dengan suara bulat. Majelis yang memutus adalah Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra. "Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan ya...
Baca selengkapnya

Segini Peluang Menang Jika Gatot jadi Cawapres Prabowo

-
Gambar
Peluang lahirnya poros ketiga di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih sangat kecil. Apalagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolah judicial review Presidential Threshold (PT) 20 persen syarat Capres. Ditambah saat ini belum ada figur yang sebanding dengan Jokowi maupun Prabowo. "Hampir bisa dipastikan tidak ada figur lain yang selevel dengan Prabowo ataupun Joko Widodo. Ditambah tabiat parpol yang cenderung bermain aman dengan memilih mendukung figur yang sudah pasti menang," ujar Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (24/6). Zaenal justru memprediksi pertarungan sengit justru terjadi di level posisi calon wakil presiden (Capres), dimana hingga kini sejumlah nama terus dibahas para elite kedua kubu. Menurut Zaenal, salah satu nama yang disinyalir memiliki peluang adalah mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namanya kerap di posisi tiga besar untuk Capres, atau merujuk se...
Baca selengkapnya

Yunarto: Quick Count Kalah, Lembaga Survei Disalahin, Real Count Kalah, KPU Disalahin

-
Gambar
Yunarto Wijaya angkat bicara soal adanya pihak yang menyalahkan hasil quick count oleh lembaga survei. Direktur Charta Politika tersebut juga menyinggung tentang hasil quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta silam. Menurutnya, pihak yang kalah dalam Pilkada DKI Jakarta tidak melakukan protes. Berbeda halnya dengan beberapa pihak yang saat ini melakukan protes lantaran kalah dalam quick count Pilkada Serentak 2018. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunarto melalui kicauan Twitternya, Jumat (29/6/2018). "Pilkada DKI yang kalah perasaan gak ada yg protes sama quick count tuh. Kenapa tiap yg itu kalah ya keributan selalu muncul? Jelas2 yg ketahuan ngibul pas quick count 2014 siapa?," kicau Yunarto. "Quick Count kalah lembaga survei disalahin, Real Count kalah KPU disalahin, Dis Count kurang pedagang disalahin," imbuh Yunarto dalam kicauannya. Hasil quick count Charta Politika Dari press release, Charta Politika diketahui telah...
Baca selengkapnya