Entri yang Diunggulkan

Hadiri Acara Takhta Suci Paus Fransiskus, Anies: Vatikan Bukan Sahabat Baru

-
Gambar
Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Begini momen kehadirannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Peringatan itu berlangsung di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam. Anies lalu bicara soal Vatikan, pusat peradaban umat Katolik dunia. "Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang cukup awal dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947, dan hubungan diplomatik resmi dijalin sejak 25 Mei 1950," kata Anies. "Vatikan bukan sahabat baru bagi Jakarta, kita telah menjalin hubungan baik sejak lama dengan pusat peradaban agama Katolik dunia ini," kata Anies. Di sana, Anies bertemu dengan Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Detik
Posting Komentar

Menolak Jawab soal Tong Sampah, Anies Baswedan: 'Siap-siap Semua Kejutan Lagi'

-
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memaparkan secara lengkap mengenai tong sampah made in Jerman. Katanya, akan ada kejutan dari pemaparannya nanti jika informasinya sudah lengkap.

"Ya nanti soal tong sampah saya ceritakan kalau sudah lengkap ya. Nanti siap-siap semua kejutan lagi," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (4/6/2018).


Informasi tentang tong sampah yang ramai dibahas ini berasal dari screenshot situs e-Katalog LKPP. Tong sampah yang dimaksud adalah garbage bin beroda dengan kapasitas 660 liter merek Weber. Di situ tertulis pengadaan tong sampah sebanyak 2.640 buah dengan harga satuan USD 253,62 atau Rp 3.599.375,04. Ada pula ongkos kirim sebesar USD 5.581 atau Rp 79.205.552.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan tong sampah beroda berkapasitas 660 liter itu dibeli untuk modernisasi proses pengumpulan sampah di Jakarta. Selama ini, pola pengumpulan sampah dilakukan dengan cara tradisional, yaitu tukang gerobak mengumpulkan sampah dari permukiman, kemudian didumping di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS). Setelah itu, diangkat kembali ke truk sampah untuk dikirim ke TPST Bantargebang.

"Proses ini tidak efektif dan tidak efisien. Coba kita hitung berapa kali sampah itu naik turun untuk bongkar muat saja. Naik ke gerobak di masing-masing rumah, turun dari gerobak di TPS, naik ke truk sampah dan turun lagi di TPST Bantargebang, " kata Adji dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/6).

Saat ini, proses tersebut dipangkas. Untuk jalur pengumpulan sampah yang sudah dilalui truk sampah jenis compactor atau truk sampah tertutup yang dilengkapi mesin press sampah, maka lokasi-lokasi tersebut akan disediakan tong sampah 660 liter ini.

"Tahun ini, Ibu Kota juga menjadi tuan rumah Asian Games, sesuai pesan Pak Gubernur dan Pak Wagub, kita harus menjadi tuan rumah yang baik dan kita harus menorehkan catatan sejarah, salah satunya yang menjadi fokus kami di DLH ada memodernisasi dan meningkatkan layanan pengelolaan sampah," kata Adji.
(idn/dnu)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Padahal Butuh Payung Hukum, Mahkamah Konstitusi Tolak Legalkan Ojek Online, Ternyata Ini Alasannya

-
Gambar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu lantaran tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online. Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal itu, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. Apa kata MK? "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018). Vonis itu diketok siang ini dengan suara bulat. Majelis yang memutus adalah Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra. "Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan ya...
Baca selengkapnya

Segini Peluang Menang Jika Gatot jadi Cawapres Prabowo

-
Gambar
Peluang lahirnya poros ketiga di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih sangat kecil. Apalagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolah judicial review Presidential Threshold (PT) 20 persen syarat Capres. Ditambah saat ini belum ada figur yang sebanding dengan Jokowi maupun Prabowo. "Hampir bisa dipastikan tidak ada figur lain yang selevel dengan Prabowo ataupun Joko Widodo. Ditambah tabiat parpol yang cenderung bermain aman dengan memilih mendukung figur yang sudah pasti menang," ujar Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (24/6). Zaenal justru memprediksi pertarungan sengit justru terjadi di level posisi calon wakil presiden (Capres), dimana hingga kini sejumlah nama terus dibahas para elite kedua kubu. Menurut Zaenal, salah satu nama yang disinyalir memiliki peluang adalah mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namanya kerap di posisi tiga besar untuk Capres, atau merujuk se...
Baca selengkapnya

Yunarto: Quick Count Kalah, Lembaga Survei Disalahin, Real Count Kalah, KPU Disalahin

-
Gambar
Yunarto Wijaya angkat bicara soal adanya pihak yang menyalahkan hasil quick count oleh lembaga survei. Direktur Charta Politika tersebut juga menyinggung tentang hasil quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta silam. Menurutnya, pihak yang kalah dalam Pilkada DKI Jakarta tidak melakukan protes. Berbeda halnya dengan beberapa pihak yang saat ini melakukan protes lantaran kalah dalam quick count Pilkada Serentak 2018. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunarto melalui kicauan Twitternya, Jumat (29/6/2018). "Pilkada DKI yang kalah perasaan gak ada yg protes sama quick count tuh. Kenapa tiap yg itu kalah ya keributan selalu muncul? Jelas2 yg ketahuan ngibul pas quick count 2014 siapa?," kicau Yunarto. "Quick Count kalah lembaga survei disalahin, Real Count kalah KPU disalahin, Dis Count kurang pedagang disalahin," imbuh Yunarto dalam kicauannya. Hasil quick count Charta Politika Dari press release, Charta Politika diketahui telah...
Baca selengkapnya