Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Begini momen kehadirannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Peringatan itu berlangsung di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam. Anies lalu bicara soal Vatikan, pusat peradaban umat Katolik dunia. "Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang cukup awal dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947, dan hubungan diplomatik resmi dijalin sejak 25 Mei 1950," kata Anies. "Vatikan bukan sahabat baru bagi Jakarta, kita telah menjalin hubungan baik sejak lama dengan pusat peradaban agama Katolik dunia ini," kata Anies. Di sana, Anies bertemu dengan Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Detik
Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya
Pasang Foto Bersama Gatot, Fahri Hamzah: '2019 INSYA ALLAH PRESIDEN BARU'
Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya
-
Politikus PKS Fahri Hamzah memasang (mem-posting) foto dirinya bersama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Di bagian keterangan gambar (caption), Fahri membahas soal harapan hadirnya presiden baru di 2019 nanti.
"2019 INSYA ALLAH PRESIDEN BARU," tulis Fahri pada bagian kepala caption seperti dilihat detikcom, Senin (4/6/2018).
Di bagian badan caption, Fahri menggunakan kata kita. Namun, Wakil Ketua DPR ini memang tidak menyebut secara langsung nama Gatot di bagian caption-nya tersebut. Fahri mengatakan akan berjuang menumpas terorisme dan korupsi.
"Kalau kita berkuasa, tahun depan kita akan tumpas terorisme dan korupsi sampai ke akarnya.
Tidak akan kita biarkan kampanye merusak nama Indonesia melalui terorisme atau korupsi. Dua kejahatan itu kita tumpas bukan dibiarkan menjadi momok!" tulis Fahri.
Dia mengatakan pada 2021 nanti tak akan lagi ada peristiwa korupsi dan terorisme. Selain itu dia juga mengatakan aparat (umara) dan pemuka agama (ulama) akan saling rangkul. Dia mengatakan saat itu akan penuh ketentraman dan ketenangan.
"Shaf mereka dengan ulama dan kyai rapat. Setiap penyusup akan ketahuan. Tahun-tahun penuh ketentraman akan datang. Rakyat kenyang dan tidur tenang," tulisnya.
Fahri mengatakan pada 2021, Indonesia harus bekerja keras memimpin dunia. Indonesia akan memulai ide raksasa dan meninggalkan remeh temeh yang selama ini mendera Indonesia.
"Di bawah kepemimpinan yang bermutu, kapasitas yang besar dan mengikuti jejak sejarah pendiri bangsa, kita akan bangkit dan jaya, gagah perkasa!" tulis dia.
Saat itu, Indonesia tak akan terjebak isu buatan musuh. Indonesia akan punya isu sendiri yang nyata hingga dapat melampaui negara lain.
Di caption tersebut, Fahri juga menulis soal periode ke dua. Pada periode ini Indonesia, kata Fahri, akan jadi kiblat demokrasi dunia.
"Memasuki periode ke-2 (2024-2029) Indonesia akan menjadi kiblat demokrasi dunia sebab dengan jatuhnya wibawa kampiun demokrasi lama, karena standar gandanya, Indonesia sebagai negara demokrasi ke-3 segera memimpin demokrasi dunia," tulis dia.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu lantaran tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online. Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal itu, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. Apa kata MK? "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018). Vonis itu diketok siang ini dengan suara bulat. Majelis yang memutus adalah Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra. "Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan ya...
Peluang lahirnya poros ketiga di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih sangat kecil. Apalagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolah judicial review Presidential Threshold (PT) 20 persen syarat Capres. Ditambah saat ini belum ada figur yang sebanding dengan Jokowi maupun Prabowo. "Hampir bisa dipastikan tidak ada figur lain yang selevel dengan Prabowo ataupun Joko Widodo. Ditambah tabiat parpol yang cenderung bermain aman dengan memilih mendukung figur yang sudah pasti menang," ujar Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (24/6). Zaenal justru memprediksi pertarungan sengit justru terjadi di level posisi calon wakil presiden (Capres), dimana hingga kini sejumlah nama terus dibahas para elite kedua kubu. Menurut Zaenal, salah satu nama yang disinyalir memiliki peluang adalah mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namanya kerap di posisi tiga besar untuk Capres, atau merujuk se...
Yunarto Wijaya angkat bicara soal adanya pihak yang menyalahkan hasil quick count oleh lembaga survei. Direktur Charta Politika tersebut juga menyinggung tentang hasil quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta silam. Menurutnya, pihak yang kalah dalam Pilkada DKI Jakarta tidak melakukan protes. Berbeda halnya dengan beberapa pihak yang saat ini melakukan protes lantaran kalah dalam quick count Pilkada Serentak 2018. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunarto melalui kicauan Twitternya, Jumat (29/6/2018). "Pilkada DKI yang kalah perasaan gak ada yg protes sama quick count tuh. Kenapa tiap yg itu kalah ya keributan selalu muncul? Jelas2 yg ketahuan ngibul pas quick count 2014 siapa?," kicau Yunarto. "Quick Count kalah lembaga survei disalahin, Real Count kalah KPU disalahin, Dis Count kurang pedagang disalahin," imbuh Yunarto dalam kicauannya. Hasil quick count Charta Politika Dari press release, Charta Politika diketahui telah...
Komentar
Posting Komentar