Entri yang Diunggulkan

Hadiri Acara Takhta Suci Paus Fransiskus, Anies: Vatikan Bukan Sahabat Baru

-
Gambar
Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Begini momen kehadirannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Peringatan itu berlangsung di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam. Anies lalu bicara soal Vatikan, pusat peradaban umat Katolik dunia. "Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang cukup awal dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947, dan hubungan diplomatik resmi dijalin sejak 25 Mei 1950," kata Anies. "Vatikan bukan sahabat baru bagi Jakarta, kita telah menjalin hubungan baik sejak lama dengan pusat peradaban agama Katolik dunia ini," kata Anies. Di sana, Anies bertemu dengan Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Detik
Posting Komentar

Puji Ide Habib Rizieq, Fadli Zon: 'Gagasan yang bagus, koalisi keumatan dan kerakyatan sekaligus'

-
Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon menyambut baik arahan Habib Rizieq Shihab pada Persaudaraan Alumni (PA) 212 agar segera mendorong realisasinya deklarasi terbuka Koalisi keumatan Gerinda,  PAN,  PKS dan PBB.

"Ya saya kira itu gagasan yang bagus, koalisi keumatan dan kerakyatan sekaligus. Jadi memang ada persamaan aspirasi pada waktu Pilkada DKI dan juga beberapa Pilkada yang lain. Jadi ini bagian yang menurut saya prosesnya itu bukan baru, tapi sudah lama," kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 4 Juni 2018.


Wakil Ketua DPR RI ini memaparkan, sudah lama terjalin kerjasama yang baik antara Geridra, PKS dan PAN di parlemen, bahkan solid dalam menyikapi banyak kebijakan.  "Nanti Insya Allah tentu kita harus komunikasi dengan Demokrat, kita ajak bicara. Dengan PKB dan dengan yang lain juga," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif mengatakan dirinya telah bertemu dengan Habib Rizieq Shihab. Pertemuan tersebut terjadi setelah Habib Rizieq bertemu dengan Amien Rais dan Prabowo Subianto di Mekah.

Menurut, Slamet pada pertemuan itu, Habib Rizieq memberikan beberapa arahan pada PA 212. Pertama, PA 212 diamanahkan untuk terus mendorong agar terealisasinya Deklarasi terbuka Koalisi keumatan Gerinda,  PAN,  PKS dan PBB (sebelum deklarasi Capres-Cawapres).

"Dengan tujuan persatuan umat Islam yang sudah terbangun dalam spirit 212 tetap terjaga dengan baik, sehingga akan berdampak pada kemenangan di Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019," kata Slamet melalui keterangan persnya, Minggu 3 Juni 2018.

Arahan kedua, mengenai rekomendasi calon presiden dan calon wakil presiden. Habib Rizieq mengapresiasi semua usulan dan aspirasi umat dalan Rakornas, dan menilai semua calon yang direkomendasikan bagus dan pantas memimpin negeri ini.

"Semua calon yang direkomendasikan akan diberikan kesempatan yang sama untuk memaparkan visi dan misinya, serta komitmennya dalam memperjungkan Islam pada ijtima ulama pada bulan Juli di Jakarta yang akan diadakan  oleh GNPF Ulama bekerjasama dengan DPP FPI dan PA 212," katanya.

Ia menambahkan Hasil dari Ijtima Ulama tersebutlah yang akan didukung penuh oleh Habib Rizieq sebagai capres dan cawapres. Dengan catatan koalisi keumatan tetap terjaga dan tidak bubar.

"Menyerukan kepada umat Islam Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta menunggu komando ulama," katanya v

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Padahal Butuh Payung Hukum, Mahkamah Konstitusi Tolak Legalkan Ojek Online, Ternyata Ini Alasannya

-
Gambar
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu lantaran tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online. Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal itu, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. Apa kata MK? "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018). Vonis itu diketok siang ini dengan suara bulat. Majelis yang memutus adalah Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra. "Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan ya...
Baca selengkapnya

Segini Peluang Menang Jika Gatot jadi Cawapres Prabowo

-
Gambar
Peluang lahirnya poros ketiga di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih sangat kecil. Apalagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolah judicial review Presidential Threshold (PT) 20 persen syarat Capres. Ditambah saat ini belum ada figur yang sebanding dengan Jokowi maupun Prabowo. "Hampir bisa dipastikan tidak ada figur lain yang selevel dengan Prabowo ataupun Joko Widodo. Ditambah tabiat parpol yang cenderung bermain aman dengan memilih mendukung figur yang sudah pasti menang," ujar Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (24/6). Zaenal justru memprediksi pertarungan sengit justru terjadi di level posisi calon wakil presiden (Capres), dimana hingga kini sejumlah nama terus dibahas para elite kedua kubu. Menurut Zaenal, salah satu nama yang disinyalir memiliki peluang adalah mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namanya kerap di posisi tiga besar untuk Capres, atau merujuk se...
Baca selengkapnya

Yunarto: Quick Count Kalah, Lembaga Survei Disalahin, Real Count Kalah, KPU Disalahin

-
Gambar
Yunarto Wijaya angkat bicara soal adanya pihak yang menyalahkan hasil quick count oleh lembaga survei. Direktur Charta Politika tersebut juga menyinggung tentang hasil quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta silam. Menurutnya, pihak yang kalah dalam Pilkada DKI Jakarta tidak melakukan protes. Berbeda halnya dengan beberapa pihak yang saat ini melakukan protes lantaran kalah dalam quick count Pilkada Serentak 2018. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunarto melalui kicauan Twitternya, Jumat (29/6/2018). "Pilkada DKI yang kalah perasaan gak ada yg protes sama quick count tuh. Kenapa tiap yg itu kalah ya keributan selalu muncul? Jelas2 yg ketahuan ngibul pas quick count 2014 siapa?," kicau Yunarto. "Quick Count kalah lembaga survei disalahin, Real Count kalah KPU disalahin, Dis Count kurang pedagang disalahin," imbuh Yunarto dalam kicauannya. Hasil quick count Charta Politika Dari press release, Charta Politika diketahui telah...
Baca selengkapnya