Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Begini momen kehadirannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam menghadiri peringatan 5 tahun Takhta Suci Paus Fransiskus. Peringatan itu berlangsung di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam. Anies lalu bicara soal Vatikan, pusat peradaban umat Katolik dunia. "Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang cukup awal dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947, dan hubungan diplomatik resmi dijalin sejak 25 Mei 1950," kata Anies. "Vatikan bukan sahabat baru bagi Jakarta, kita telah menjalin hubungan baik sejak lama dengan pusat peradaban agama Katolik dunia ini," kata Anies. Di sana, Anies bertemu dengan Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo. Detik
Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya
Beredar Video Prabowo Salah Sebut Sila Ke-4 Pancasila
Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya
-
Beredar video capres Prabowo Subianto sempat salah menyebut sila ke-4 Pancasila. Video itu disebut tim Prabowo sebagai serangan politik secara personal.
"Jadi ya ini kan bentuk 'gorengan' ya, sama kaya semalam saya ditelepon soal videonya Pak Prabowo dan Bang Sandi yang melangkahi makam. Jadi gini, sekarang terlihat permainan itu menyerang isu personal, bukan lagi adu gagasan yang terjadi, jadi nggak substansi lagi," kata juru bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, saat dihubungi, Sabtu (10/11/2018).
Andre menegaskan Pancasila bukan sebatas menghafal, tapi juga bagaimana mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan bernegara. Andre lantas menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak mengamalkan Pancasila ke dalam pemerintahannya.
"Pertama, bicara Pancasila, bicara Pancasila kita kan nggak hanya sebatas menghafal, kalau menghafal itu Pak Prabowo pasti hafal. Tapi kan masalah bangsa kita nggak hanya menghafal, tapi bagaimana mengimplementasikan banyak orang ngaku 'saya Pancasila, saya Pancasila', kelakuannya jadi pejabat dia Pancasila nggak?" ujarnya.
"Misalnya persatuan Indonesia, kita tahu sejak Pak Jokowi pakai baju kotak-kotak inilah Indonesia mulai terkotak-kotakkan, lalu kita tanya soal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Bagaimana demokrasi Pak Jokowi? Semakin mundur akhir ini, dan keadilan sosial, apa yang dirasakan masyarakat sekarang? Petani lagi panen, beras Anda impor, kemarin panen gula, Anda impor," lanjutnya.
"Kalau soal Pancasila mah mohon maaf, jauh lebih Pancasila Prabowo daripada Jokowi. Prabowo sudah pertahankan Pancasila dan UUD dengan darah dan air mata di saat Pak Jokowi lagi di mana? Nggak tahu," sambungnya.
Soal video yang beredar, Andre menyebut Prabowo saat itu menghadiri peresmian Kopasandi dengan para ulama Alumni 212 di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/11).
Andre menegaskan Prabowo tidak lupa sila ke-4 Pancasila. Prabowo sempat salah sebut dengan kalimat 'Kemanusiaan yang...'. Tapi Prabowo langsung mengoreksinya.
"Itu kan Pak prabowo kan lagi ngomong pasal ke-4, habis itu kan direvisi lagi. Jadi hal lumrah kan salah sebut sedikit, nggak masalah, yang masalah itu bukannya beliau nggak koreksi langsung. Jadi dikoreksi, beliau habis itu keluarin pernyataan yang benar, tapi ini kan butuh 'gorengan' isu personal, jadi kenapa penggorengan terus berjalan? Agar pemerintah tidak perlu diskusi hal substansi, makanya pemerintah lebih cenderung bicara 'politik sontoloyo', 'genderuwo', dan kebohongan," tutur dia.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu lantaran tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online. Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal itu, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. Apa kata MK? "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018). Vonis itu diketok siang ini dengan suara bulat. Majelis yang memutus adalah Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra. "Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan ya...
Peluang lahirnya poros ketiga di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih sangat kecil. Apalagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolah judicial review Presidential Threshold (PT) 20 persen syarat Capres. Ditambah saat ini belum ada figur yang sebanding dengan Jokowi maupun Prabowo. "Hampir bisa dipastikan tidak ada figur lain yang selevel dengan Prabowo ataupun Joko Widodo. Ditambah tabiat parpol yang cenderung bermain aman dengan memilih mendukung figur yang sudah pasti menang," ujar Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (24/6). Zaenal justru memprediksi pertarungan sengit justru terjadi di level posisi calon wakil presiden (Capres), dimana hingga kini sejumlah nama terus dibahas para elite kedua kubu. Menurut Zaenal, salah satu nama yang disinyalir memiliki peluang adalah mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namanya kerap di posisi tiga besar untuk Capres, atau merujuk se...
Yunarto Wijaya angkat bicara soal adanya pihak yang menyalahkan hasil quick count oleh lembaga survei. Direktur Charta Politika tersebut juga menyinggung tentang hasil quick count Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta silam. Menurutnya, pihak yang kalah dalam Pilkada DKI Jakarta tidak melakukan protes. Berbeda halnya dengan beberapa pihak yang saat ini melakukan protes lantaran kalah dalam quick count Pilkada Serentak 2018. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunarto melalui kicauan Twitternya, Jumat (29/6/2018). "Pilkada DKI yang kalah perasaan gak ada yg protes sama quick count tuh. Kenapa tiap yg itu kalah ya keributan selalu muncul? Jelas2 yg ketahuan ngibul pas quick count 2014 siapa?," kicau Yunarto. "Quick Count kalah lembaga survei disalahin, Real Count kalah KPU disalahin, Dis Count kurang pedagang disalahin," imbuh Yunarto dalam kicauannya. Hasil quick count Charta Politika Dari press release, Charta Politika diketahui telah...
Komentar
Posting Komentar